Pahami alur lengkap dari pengajuan permohonan hingga persetujuan resmi BPN, sehingga Anda dapat mempersiapkan dokumen dengan tepat.
Pengukuran tanah dan pembuatan Peta Bidang Tanah (PBT) merupakan tahap teknis yang wajib dilalui dalam proses pendaftaran tanah di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap bidang tanah yang akan didaftarkan harus diukur dan dipetakan terlebih dahulu untuk mendapatkan data yuridis dan data fisik yang akurat.
Proses ini melibatkan dua pihak utama: surveyor berlisensi dari Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) yang melaksanakan pengukuran lapangan dan pengolahan data, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan verifikasi, pemetaan, dan pengesahan dokumen. Memahami alur ini akan membantu Anda mempersiapkan dokumen dengan benar dan memperkirakan waktu penyelesaian proyek.
Proses dibagi menjadi dua fase: pekerjaan oleh KJSB dan proses lanjutan di BPN.
Fase 1
Pekerjaan oleh KJSB Benning dan Rekan
Pengajuan oleh Klien
Klien mengajukan permohonan layanan pengukuran tanah kepada KJSB Benning dan Rekan disertai dokumen pendukung seperti identitas, alas hak, dan data lokasi tanah.
Pemeriksaan Berkas oleh KJSB
Tim KJSB memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan untuk memastikan semua persyaratan administrasi terpenuhi sebelum pekerjaan lapangan dimulai.
Pengukuran Lapangan
Surveyor KJSB turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran langsung menggunakan Total Station dan GPS geodetik. Batas-batas bidang tanah ditentukan secara akurat di lapangan.
Pengolahan Data
Data hasil pengukuran lapangan diolah di kantor menggunakan perangkat lunak geodetik untuk menghasilkan koordinat, luas, dan gambar bidang tanah yang presisi.
Upload Data ke Sistem
Data pengukuran yang telah diolah diunggah ke sistem informasi pertanahan yang terhubung dengan BPN sebagai tahap awal proses administrasi resmi.
Fase 2
Proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Verifikasi oleh BPN
Petugas BPN/ATR melakukan verifikasi terhadap data yang diunggah untuk memastikan kesesuaian teknis dan administratif sebelum proses dilanjutkan.
Pembayaran SPS
Setelah verifikasi disetujui, klien melakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) sebagai biaya resmi layanan pengukuran dari negara.
Pemetaan oleh BPN
BPN melakukan proses pemetaan berdasarkan data yang telah diverifikasi, termasuk pengecekan terhadap peta bidang tanah yang sudah ada di sekitar lokasi.
Penyusunan GU dan PBT
Gambar Ukur (GU) dan Peta Bidang Tanah (PBT) disusun secara resmi. GU merupakan dokumen teknis pengukuran, sedangkan PBT adalah peta yang menggambarkan bidang tanah secara spasial.
Upload GU dan PBT
Dokumen GU dan PBT yang telah disusun diunggah ke sistem BPN untuk melalui proses persetujuan akhir oleh pejabat yang berwenang.
Persetujuan oleh BPN
BPN memberikan persetujuan resmi terhadap GU dan PBT. Dokumen ini selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah atau proses pertanahan lainnya.
Catatan penting
Durasi keseluruhan proses bergantung pada kelengkapan dokumen, kondisi lapangan, dan antrian di kantor BPN setempat. KJSB Benning dan Rekan akan mendampingi Anda di setiap tahap untuk memastikan proses berjalan lancar dan efisien.
Hubungi KJSB Benning dan Rekan sekarang untuk konsultasi gratis. Kami siap memandu Anda dari pengajuan dokumen hingga PBT disetujui oleh BPN.
Konsultasi via WhatsAppRespons cepat · Konsultasi gratis · Tanpa biaya komitmen
